PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 - Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi

Gaji/Bulan TER

pph-21-ter-monthly-2024

✓ Berlaku

Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 untuk pemotongan bulanan atas penghasilan pekerjaan, jasa, atau kegiatan WP Orang Pribadi dalam negeri. Menggantikan metode tarif progresif lama untuk pemotongan bulanan.

TER sesuai tabel lampiran PP 58/2023 (TER A/B/C berdasarkan status PTKP)

Tarif efektif: 0% - 30% sesuai tabel TER

Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri (pegawai/freelancer)

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja/pemberi penghasilan

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 58/2023 Pasal 2-4 ↗ PMK 168/2023 Pasal 2-15 ↗ UU 7/2021 (HPP) Pasal 17 ayat (1) huruf a ↗

💡 TER berlaku untuk pemotongan bulanan. Pada akhir tahun tetap dilakukan perhitungan dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh untuk SPT Tahunan. Terdapat 3 kategori TER: TER A (tidak menikah tanpa tanggungan), TER B (menikah), TER C (menikah dengan tanggungan).

Contoh Perhitungan

📌 Pegawai single, gaji Rp 10.000.000/bulan

TER A Category = 3% × Rp 10.000.000

→ PPh 21 = Rp 300.000/bulan

SPT Tahunan Progresif

pph-21-progressive-annual-2024

✓ Berlaku

Tarif progresif PPh Orang Pribadi berlaku untuk perhitungan SPT Tahunan. Tarif ini merupakan tarif dasar yang ditetapkan UU PPh dan terakhir diubah oleh UU HPP.

5% / 15% / 25% / 30% / 35%

Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan neto - PTKP

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 60 jt	5%
2	Rp 60 jt	Rp 250 jt	15%
3	Rp 250 jt	Rp 500 jt	25%
4	Rp 500 jt	Rp 5.000 jt	30%
5	Rp 5.000 jt	∞	35%

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 17 ayat (1) huruf a ↗

💡 Lapisan tarif 35% ditambahkan oleh UU HPP (sebelumnya maksimal 30%). PTKP 2024: Single Rp 54.000.000; Kawin Rp 58.500.000; Tanggungan Rp 4.500.000/orang (maks 3).

Contoh Perhitungan

📌 PKP Rp 300.000.000 setahun

5%×60jt + 15%×190jt + 25%×50jt = 3jt + 28.5jt + 12.5jt

→ PPh terutang = Rp 44.000.000

Tarif Progresif Pra-HPP

pph-21-progressive-pre2022

⟳ Diubah

Tarif progresif PPh OP sebelum UU HPP berlaku. Maksimal 30% tanpa lapisan 35%.

5% / 15% / 25% / 30%

Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 50 jt	5%
2	Rp 50 jt	Rp 250 jt	15%
3	Rp 250 jt	Rp 500 jt	25%
4	Rp 500 jt	∞	30%

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2009-01-01 → 2021-12-31

Dasar Hukum

UU 36/2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a ↗

💡 Diberlakukan oleh UU 36/2008. Brackets berubah dari UU 17/2000 (batas atas berbeda).

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

pph-21-non-taxable-income

✓ Berlaku

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi penghasilan neto untuk menghitung PKP. Ditetapkan oleh PMK setiap tahunnya.

PTKP sesuai PMK berlaku

Tarif efektif: Rp 54.000.000 (TK/0) s/d Rp 72.000.000 (K/3)

Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang

Wajib Pajak

Penerima

Berlaku

2016-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PMK 122/2015 Pasal 1 ↗

💡 PTKP: TK/0 = Rp 54.000.000; K/0 = Rp 58.500.000; K/1 = Rp 63.000.000; K/2 = Rp 67.500.000; K/3 = Rp 72.000.000. Belum ada perubahan sejak PMK 122/2015.